ANGGARAN DASAR

ANGGARAN  DASAR

PEMBUKAAN 

            Undang_Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain fungsi tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa,beraklaq mulia,sehat,berilmu,kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis  serta bertanggungjawab.

            Berdasar pada fungsi dan tujuan tersebut secara tersirat dan tersurat dibutuhkan profil guru yang memahami profesinya,secara khusus mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh sebab itu perlu kiranya wadah yang secara khusus dapat menjadi media pengembangan ide,gagasan,kreatifitas,inovasi dan pengembangan profesionalisme mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya.Salah satu upaya mewujudkan cita-cita ideal tersebut dibentuk wadah bagi guru-guru Sosiologi seluruh Indonesia dengan nama Indonesian Sociology Teachers Association.

 BAB    I NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal  1Nama dan Tempat Kedudukan 

Organisasi ini bernama Indonesian Sociology Teachers Association disingkat ISTA. Adapun tempat kedudukan pengurus pusat berkedudukan di seluruh wilayah republic Indonesia.

                                               

Pasal    2                                                                 Waktu 

ISTA didirikan pada tanggal 15 Juni 2006 di Malang bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan Diklat Nasional Mapel Sosiologi Jenjang Menengah di PPPG IPS PMP Malang. Pendirian disaksikan oleh 26 wakil propinsi se Indonesia.

   BAB  IIAZAS DAN SIFAT Pasal 3Azas 

ISTA berazaskan Pancasila dan UUD 1945

 Pasal  4Sifat 

ISTA  adalah organisasi guru-guru Sosiologi seluruh Indonesia yang bersifat prifesional,independent dan non partisan, sebagai wadah kegiatan penelitian dan pengembangan pembelajaran Sosiologi.

 BAB  IIIVISI,MISI,MAKSUD DAN TUJUAN Pasal  5V I S I 

ISTA mempunyai visi : memngun  profesinalisme guru Sosiologi,berwawasan intelektual dan menjunjung tinggi nilai-nilai social kemasyarakatan.

 Pasal  6M I S I 

Misi ISTA antara lain :

  1. Mengembangkan ISTA sebagai wadah kegiatan guru-guru Sosiologi seluruh Indonesia
  2. Mewujudkan ISTA sebagai wadah pengembangan profesionalisme dan pengembangan karier guru-guru Sosiologi se Indonesia
  3. Membangun kerjasama dengan lembaga lain yang dapat mendukung kegiatan organisasi

Pasal 7Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan ISTA antara lain :

1.      Berpartsisipasi aktif dalam mengembangkan profesionalisme guru-guru Sosiologi sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional

2.      Sebagai wadah pengembangan profesi guru Sosiologi

3.      Menjadi media/wahana kegiatan pembelajaran dan forum ilmiah dalam menyikapi tantangan global

4.      Menjadi mitra kerja komponen yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan profesi guru

5.      Tanggap dan peduli terhadap gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat

BAB  IVSTRUKTUR ORGANISASI Pasal  8Struktur Organisasi 

1. Struktur organisasi ISTA diatur menurut tingkat-tingkat sebagai berikut :

a. Pusat

b. Propinsi

c. Kabupaten/Kota

2. Pada tingkat pusat,propinsi maupun kabupaten/kota dibentuk pengurus. Struktur kepengurusan pada tingkat propinsi dibentuk sesuai situasi,kebutuhan dan permasalahan masing-masing.

 Pasal  9Dewan Pakar` dan Dewan Penasehat 

1.      Dewan Pakar dibentuk oleh pengurus pusat, sedangkan untuk Dewan penasehat dibentuk pada tingkat propionsi dan kabupaten/kota

2.      Dewan pakar bertugas bagi pengembangan penelitian dan pengembangan pembelajaran Sosiologi dan penentuan langkah-langkah strategis bagi pengembangan organisasi sesuai dengan tuntutn dan isu-isu social global. Sedangkan dewan penasehat bertugas memberikan masukan,arahan bagi eksistensi organisasi di tingkat propinsi maupun daerah sesuai situasi,kondisi dan permasalahan masing-masing daerah

  BAB  VPEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS Pasal  10Pengurus Pusat 

Pengurus pusat dipilih dan ditetapkan melalui Munas Guru-guru Sosiologi seluruh Indonesia  atau perwakilan pada masing-masing propinsi.

 Pasal  11Pengurus Daerah 

Pengurus daerah  baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dipilih dan ditetapkan berdasarkan Musyawarah Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota

     Bab  VITugas,Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus Pasal  12Pengurus  Pusat 

1.      Pengurus pusat adalah pelaksana harian tertinggi organisasi berdasar amanat Munas

2.      Dalam keadaan mendesak pengurus pusat dapat mengganti /mengangkat anggota pengurus pusat  melalui keputusan rapat pleno pengurus pusat yang sengaja diadakan untuk itu

3.      Pengurus pusat bertindak untuk dan atas nama organisasi ke luar dank e dalam

4.      Pengurus pusat mengadakan kerjasama dengan pemerintah pusat dan atau induk organisasi profesi lain baik dalam maupun luar negeri

5.      Pengurus pusat mempertanggungjawabkan  kepengurusannya kepada Munas

 Pasal 13Pengurus Propinsi dan Kabupaten /Kota 

1.      Pengurus propinsi adalah pelaksana harian tertinggi bagi masing-masing propinsi Sedangkan pengurus kabupaten/kota adalah pelaksana harian bagi masing-masing kabupaten/kota.

2.      Dalam keadaan mendesak pengurus propinsi maupun kabupaten/kota dapat mengganti /mengangkat anggota pengurus propinsi maupun kabupaten/kota  melalui keputusan rapat pleno pengurus  yang sengaja diadakan untuk itu

3.      Pengurus propinsi maupun kabupaten/kota bertindak untuk dan atas nama organisasi pada tingkat masing-masing

4.      Pengurus propinsi maupun kabupaten/kota mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau organisasi profesi lain pada masing-masing daerah

5.      Pengurus pusat mempertanggungjawabkan  kepengurusannya kepada Musda baik propinsi maupun kabupaten/kota

  BAB  VIIANGGOTA Pasal 14Jenis dan sifat keanggotaan 

1. Anggota ISTA terdiri dari tiga jenis :

    a. Anggota Biasa

    b. Anggota Luar biasa

    c. Anggota Kehormatan

2. Anggota biasa dan luar biasa bersifat aktif, sedangkan anggota kehormatan keanggotaanya bersifat pasif

  Pasal  15

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah guru Sosiologi baik yang berlatar belakang sosiologi maupun lain baik negeri maupun swasta yang mempunyai kemauan bersama meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru Sosiologi

 Pasal  16Anggota Luar Biasa 

Anggota Luar Biasa adalah praktisi,ahli dan pemerhati bidang pendidikan social yang memiliki perhatian dan kontribusi terhadap kepengurusan ISTA dan syarat-syarat keanggotaan.

 Pasal  17Anggota Kehormatan 

Anggota kehormatan adalah seorang yang telah berjasa dalam pembelajaran Sosiologi yang diangkat berdasar pertimbangan dan keputusan pengurus pusat atau propinsi dan kabupaten/kota

 BAB  VIIIKEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal  18Sumber-sumber 

1. Sumbangan dan iuran anggota

2. Sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat

 BAB   IXPERLENGKAPAN ORGANISASI Pasal  19Munas 

1. Munas adalah musyawarah tertinggi di tingkat nasional yang diadakan setidak-tidaknya 4 tahun sekali]

2. Dalam keadaan tertentu pengurus pusat dapat engadakan penundaan Munas paling lama 1 tahun

3. Munas berwenang :

    a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus pusat

    b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

    c. Menetapkan garis-garis besar program kerja

    d. Memilih dan mengangkat Pengurus Pusat

 Pasal  20Musda 

1. Musda adalah musyawarah tertinggi di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang diadakan setidak-tidaknya 4 tahun sekali

2. Dalam keadaan tertentu pengurus  dapat mengadakan penundaan Musda paling lama 1 tahun

3. Musda berwenang :

    a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus daerah

    b. Menetapkan garis-garis besar program kerja masingg-masing daerah

    d. Memilih dan mengangkat Pengurus daerah

 BAB   XPENUTUP Pasal 21 

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

 Pasal  22 

Pembahasan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Munas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang mewakili masing-masing propinsi dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 perwakilan pripinsi

 Pasal 23 

Pembubaran hanya dapat dilakukan melalui Munas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 perwakilan pro[pinsi dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 perwakilan pripinsi

 Pasal 24 

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan tanggal   ……………..   dalam Munas di Malang

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

  

                                   

                                                                        Ditetapkan di    :

                                                                        Tanggal            :

      

Pengurus Harian  Pusat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Koordinator Wilayah :

1                                                             11

                                               

2                                                             12

3                                                             13

4                                                              14

5                                                              15

6                                                              16

7                                                              17

8                                                              18

9                                                              19

10                                                            20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: